DPR RI Dukung Pembangunan Infrastruktur OKI di Tengah Efisiensi Anggaran

Kayuagung -  Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menerima kunjungan kerja Anggota Komisi XI DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M. Kunjungan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan legislatif pusat dalam menghadapi tantangan pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.

Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, khususnya DPR RI, dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di daerah. "Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk menjawab tantangan pembangunan, khususnya di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Kunjungan ini bukan hanya silaturahmi, tetapi juga bentuk komitmen untuk mendukung pembangunan OKI,” ujar Bupati Muchendi dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati OKI, Selasa (8/4/2025).

Ia menjelaskan bahwa Pemkab OKI telah menyesuaikan program kerja dengan arahan kebijakan nasional, termasuk melakukan pengalihan anggaran dari kegiatan seremonial ke sektor prioritas seperti infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Kami fokus pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Anggaran difokuskan untuk mempercepat perbaikan jalan, jembatan, dan layanan dasar lainnya,” jelasnya.

Bupati Muchendi juga menyoroti kondisi infrastruktur di beberapa wilayah OKI yang memerlukan perhatian khusus, termasuk kerusakan jalan dan jembatan yang menghambat aktivitas warga. “Kami berharap, dengan dukungan dan komunikasi aktif bersama DPR RI, solusi pembiayaan perbaikan infrastruktur dapat segera terealisasi, baik melalui anggaran pusat maupun daerah,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, H. Wahyu Sanjaya menyatakan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bentuk komitmen DPR RI dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi daerah, khususnya terkait keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. “Kami memahami beban yang dihadapi daerah, termasuk keterlambatan penyaluran dana dan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH). Kami di Komisi XI akan terus memperjuangkan alokasi anggaran yang adil agar daerah seperti OKI tidak tertinggal dalam pembangunan,” ujar Wahyu.

Wahyu juga mengajak pemerintah daerah untuk terus membangun komunikasi lintas sektor dan memperkuat koordinasi antarlembaga. “Koordinasi harus diperluas, baik secara formal maupun informal. Jangan sampai kebutuhan masyarakat tertunda hanya karena kurangnya komunikasi,” tambahnya.

Ia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kerja sama antara DPR RI dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. “Dengan komunikasi terbuka dan kerja sama yang solid, kita dapat mengatasi berbagai tantangan pembangunan secara efisien,” pungkasnya.

#OKIMajuBersama