OKI kirim Peserta Terbanyak dalam Seleksi Peace Maker Training 2025

Kayuagung -  Pelaksanaan Seleksi Daerah Peace Maker Training di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) resmi dimulai pada 8 hingga 22 April 2025. Seleksi ini menilai bukti pengalaman penyelesaian sengketa oleh peserta dari desa dan kelurahan, sebagai bagian dari proses lanjutan pasca pendaftaran yang telah dilaksanakan sejak 24 Januari hingga 27 Maret 2025.

Kegiatan pembukaan seleksi berlangsung di Kayuagung dan dibuka langsung oleh Wakil Bupati OKI, H. Supriyanto. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kabag Hukum Setda OKI, perwakilan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, serta Dinas PMD dan Diskominfo OKI.

Dalam sambutannya, Wabup Supriyanto menyampaikan optimisme terhadap kualitas peserta dari OKI yang dinilai siap bersaing di tingkat provinsi.
“Kepala desa dan lurah di OKI sudah banyak pengalaman dalam menangani penyelesaian sengketa, baik sengketa lahan maupun permasalahan lainnya. Bukti yang dikirimkan juga lengkap. Kami yakin nilai peserta dari OKI dapat bersaing dan bahkan unggul,” ujar Supriyanto.
Ia juga berharap, seleksi ini bisa menjadi motivasi bagi para kepala desa dan lurah untuk lebih inovatif serta terdorong mendokumentasikan setiap bentuk pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian masalah hukum.

Sementara itu, Asnedi, Penyuluh Hukum Ahli Madya dari Kanwil Kemenkumham Sumsel, mengungkapkan bahwa Kabupaten OKI menjadi daerah dengan jumlah peserta terbanyak dan paling antusias dalam seleksi tahun ini.
“Total peserta dari OKI ada 96 desa dan kelurahan, berasal dari Kecamatan Kayuagung, Teluk Gelam, Tanjung Lubuk, SP Padang, dan Jejawi,” jelas Asnedi.

Seleksi Peace Maker Training merupakan bagian dari rangkaian Peace Maker Justice Award, dengan sistem penilaian berdasarkan bobot penanganan perkara yang dibagi dalam kategori ringan, sedang, hingga berat. Penilaian ini mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025 Nomor: PHN-PR 01.03--01 Tahun 2025, yang turut mendukung visi pembangunan hukum dalam program prioritas nasional Asta Cita Presiden RI.

 

 

#OKIMajuBersama