Bupati OKI Dorong Percepatan Pembangunan SPAM Air Sugihan, Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Diapresiasi
Rapat tersebut melibatkan berbagai elemen, di antaranya PT OKI Pulp and Paper, PT SAM EL, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Selatan, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab OKI.
Dalam paparannya, Bupati Muchendi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur air bersih demi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Air ini penting bagi semua. Harapannya, masyarakat Air Sugihan benar-benar bisa merasakan manfaat dari program SPAM ini,” ujar Muchendi.
PT OKI Pulp and Paper menyatakan telah mengambil langkah awal melalui kerja sama dengan BKSDA dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam memulihkan fungsi dua anak sungai serta membangun dua flap gate di Sungai Palas dan Sungai Tampin. Infrastruktur ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi operasional perusahaan dan masyarakat sekitar.
“Kami juga telah merencanakan pembangunan rumah pompa dan jaringan transmisi air baku untuk kebutuhan air bersih masyarakat Air Sugihan,” ujar Gadang Hartawan, perwakilan PT OKI Pulp and Paper.
Dari sisi pemerintah pusat, BPPW Sumsel menyampaikan bahwa proyek SPAM Air Sugihan direncanakan mendapatkan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp65 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA), reservoir, jaringan distribusi utama (JDU), dan booster.
“Jika air baku dan transmisi disiapkan oleh pihak swasta, maka IPA, reservoir, JDU, dan booster akan dibiayai oleh APBN. Untuk perpipaan dan sambungan rumah tangga (SR), akan didukung oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten,” jelas Ika Sri Rejeki, S.T., M.T., Kepala BPPW Sumatera Selatan.
Bupati Muchendi juga menekankan pentingnya kejelasan dokumen perizinan serta jangka waktu kerja sama antarpihak, agar tidak menghambat kelangsungan program di masa depan.
“Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, kalau perlu tidak perlu ada batas waktu kerja sama. Siapapun pemimpinnya nanti, program ini harus terus berjalan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pendekatan persuasif dalam proses pembebasan lahan agar tidak menimbulkan konflik sosial.
“Komunikasi dengan masyarakat itu yang paling menantang. Kalau dengan perusahaan masih bisa dicari jalan keluar, tapi kalau sudah menyangkut masyarakat dan tidak ada ganti rugi, itu yang sulit,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Muchendi mengapresiasi kontribusi swasta dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk perbaikan jalan. Ia berharap ada pembagian peran yang jelas antara pemerintah dan perusahaan.
“Soal jalan, mari kita rumuskan bersama. Yang penting ada kejelasan program dan pembagian tugas yang adil,” ujarnya.
Ia juga membuka peluang bagi perusahaan untuk berkontribusi dalam penanganan masalah stunting melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Kami punya data keluarga rentan stunting. Jika perusahaan ingin membantu secara langsung atau lewat CSR, silakan dibina agar bantuan tepat sasaran,” ajaknya.
Menutup rapat, Bupati Muchendi menegaskan pentingnya koordinasi berkelanjutan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), khususnya untuk memastikan dukungan anggaran dari pusat.
“Kuncinya di anggaran. Kalau dokumen lengkap tapi dananya tidak ada, ya percuma. Mari kita selesaikan dokumennya dulu, insyaallah pusat akan merespons cepat kalau semuanya sudah siap,” pungkasnya.
#OKIMajuBersama
Tidak ada komentar
Posting Komentar