Bawaslu OKI Dukung Usulan Pemisahan Jadwal Pemilu dan Pilkada, Demi Pengawasan yang Lebih Optimal

Kayuagung -  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menyatakan dukungan penuh terhadap usulan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, terkait pemisahan jadwal antara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Wacana ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan menjaga kualitas demokrasi, khususnya di daerah dengan karakteristik geografis yang luas dan kompleks seperti OKI.

Ketua Bawaslu OKI, Romi Maradona, menyebut bahwa pengalaman pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 menjadi bahan evaluasi penting. Tumpang tindih tahapan dalam tahun yang sama, kata dia, terbukti menimbulkan beban kerja yang tinggi bagi pengawas di lapangan dan berpotensi menurunkan kualitas pengawasan. “Usulan Ketua Bawaslu RI agar Pemilu dan Pilkada tidak lagi digelar dalam tahun yang sama adalah langkah evaluatif yang patut diapresiasi. Kami di daerah benar-benar merasakan bagaimana padat dan beratnya tahapan, mulai dari verifikasi, pengawasan logistik, hingga kampanye yang nyaris tanpa jeda,” ujar Romi di Kayuagung, Jumat (18/4/2025).

Romi menambahkan, luasnya wilayah OKI yang terdiri dari daratan hingga kawasan perairan menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengawasan. Beberapa wilayah bahkan hanya bisa diakses melalui jalur air, sehingga diperlukan waktu dan tenaga ekstra dari jajaran pengawas. “Jika tahapan terlalu berdekatan, fokus dan stamina pengawas sangat terbatas. Padahal, tugas pengawasan harus menjangkau seluruh proses tanpa terkecuali. Pemisahan jadwal akan memberi ruang bagi pengawasan yang lebih menyeluruh dan berkualitas,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam acara Tasyakuran HUT ke-17 Bawaslu RI di Jakarta, 15 April 2025, menyampaikan bahwa pihaknya telah merekomendasikan kepada pemerintah, Komisi II DPR RI, serta para pemangku kepentingan agar Pemilu dan Pilkada tidak lagi diselenggarakan dalam tahun yang sama. Menurutnya, waktu yang cukup antar tahapan penting untuk menjaga kualitas demokrasi dan memastikan seluruh proses berjalan optimal.

Romi turut menyampaikan bahwa usia ke-17 tahun Bawaslu menjadi momentum refleksi dalam memperkuat peran lembaga ini sebagai pilar utama demokrasi, termasuk di tingkat daerah. “Bawaslu yang kini berusia 17 tahun harus semakin matang dan kuat, tetap independen, serta terus berbenah untuk menjawab tantangan ke depan. Evaluasi terhadap desain jadwal Pemilu dan Pilkada merupakan bagian penting dari proses pendewasaan kelembagaan,” tuturnya.

Bawaslu OKI berharap agar rekomendasi pemisahan jadwal ini mendapat perhatian serius dari pembuat kebijakan. Dengan tahapan yang lebih ideal, pengawasan diyakini akan semakin berkualitas, dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi pun bisa terus diperkuat.