Pemkab OKI Perkuat Koordinasi untuk Kendalikan Inflasi Jelang Idulfitri

Kayuagung - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan guna mengendalikan inflasi selama Ramadan dan menjelang Idulfitri 1446 H. Langkah ini diambil melalui Rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten OKI Triwulan I Tahun 2025 yang digelar pada Senin (10/3/2025).

Bupati OKI, H. Muchendi, menekankan pentingnya pertemuan ini sebagai momen strategis untuk menyusun peta jalan pengendalian inflasi 2025, terutama dalam menghadapi lonjakan kebutuhan masyarakat selama hari besar keagamaan.

"Di bulan Ramadan dan Idulfitri, kebutuhan masyarakat meningkat. Pelaksanaan HLM ini menjadi kesempatan penting bagi kita untuk menyusun roadmap pengendalian inflasi tahun 2025 agar stabilitas harga tetap terjaga," ujar Bupati Muchendi.

Strategi Pengendalian Inflasi

Dalam paparannya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) OKI mengungkapkan perkembangan harga 20 komoditas utama menjelang Ramadan dan Idulfitri. Data ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan yang tepat guna menjaga stabilitas harga.

Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, BPS, dan Bank Indonesia sangat penting untuk memastikan harga tetap terjangkau serta ketersediaan pangan di Kabupaten OKI.

"Koordinasi yang kuat diperlukan agar distribusi berjalan lancar dan masyarakat tetap bisa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar," jelasnya.

Dalam sesi diskusi, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut memberikan masukan terkait langkah-langkah konkret dalam pengendalian inflasi. Beberapa usulan yang mengemuka antara lain:

  • Peningkatan pengawasan distribusi pangan.
  • Pelaksanaan pasar murah untuk membantu masyarakat.
  • Penguatan kerja sama antar daerah dalam menjaga pasokan dan keterjangkauan harga.

Bupati Muchendi mengapresiasi kontribusi semua pihak dalam forum ini. Ia menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha.

"Mari kita bersama-sama menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan demi kesejahteraan masyarakat OKI," ajaknya.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, TPID OKI akan menyusun rencana aksi yang mencakup pemantauan harga secara rutin, koordinasi intensif antar instansi terkait, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengendalian inflasi.

Diharapkan, dengan langkah-langkah ini, Kabupaten OKI dapat menghadapi tantangan inflasi dengan lebih baik, memastikan ketersediaan pangan, dan menjaga daya beli masyarakat, sehingga tercipta kondisi ekonomi yang kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.