Pemkab OKI Teguhkan Komitmen Cegah Korupsi di Peringatan Hakordia 2024

Kayuagung -  Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Pemkab OKI) menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan korupsi. Rangkaian acara ini dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati OKI, Asmar Wijaya, di Kayuagung.

"Komitmen ini menjadi momentum penting bagi kita semua untuk terus melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi di Ogan Komering Ilir," ujar Asmar Wijaya dalam sambutannya.

Ia menambahkan, Pemkab OKI telah menunjukkan komitmen melalui pemenuhan Monitoring Center for Prevention (MCP), sebuah inisiatif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertujuan meningkatkan pencegahan korupsi di pemerintahan daerah.

"Pemenuhan MCP ini merupakan bagian dari upaya kami untuk menjaga integritas dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan," jelasnya.

Ketua Panitia Hakordia OKI, Syaparudin, S.P., M.Si., CGCAE, menyampaikan bahwa berbagai kegiatan digelar untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pencegahan korupsi. Beberapa di antaranya meliputi:

• Lomba puisi antikorupsi tingkat pelajar untuk menanamkan nilai integritas sejak dini.
• Seminar antikorupsi bagi anggota DPRD, ASN, dan kepala desa di lingkungan Pemkab OKI.
• Focus Group Discussion (FGD) untuk menyatukan persepsi terkait pengawasan internal dan penanganan temuan penyalahgunaan wewenang.

"Kami mengajak seluruh pihak yang memiliki peran strategis dalam pencegahan dan pengawasan anggaran negara untuk bersama-sama mencari solusi terbaik dalam menangani isu korupsi," ungkap Syaparudin.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak seperti kepolisian, kejaksaan, Kodim, dan Satuan Tugas Saber Pungli untuk memperkuat pengawasan.

Dalam kegiatan ini, Riznaldi, Penyuluh Anti Korupsi dari KPK, turut hadir memberikan materi mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

"Selain penegakan hukum, langkah preventif melalui sistem yang transparan dan akuntabel adalah kunci utama dalam pencegahan korupsi. Kami berharap Pemkab OKI terus aktif membangun sistem ini," jelas Riznaldi.

Ia juga menegaskan bahwa KPK akan terus mendukung Pemkab OKI dalam upaya pemberantasan korupsi, dengan harapan kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dapat semakin memperkuat integritas birokrasi.

Melalui peringatan Hakordia ini, Pemkab OKI berkomitmen untuk menjadikan pencegahan korupsi sebagai prioritas utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan sinergi berbagai pihak, Pemkab OKI optimis dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat.