Pemkab OKI Jemput Bola ke Kemen ESDM, Upayakan Infrastruktur Jargas di Tahun 2025

Kayuagung - Penjabat Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Ir. Asmar Wijaya, M.Si bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kayuagung, Hendri Hanafi, dan pimpinan OPD di Kabupaten OKI melakukan kunjungan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengupayakan pembangunan infrastruktur jaringan gas (jargas) di daerah tersebut pada tahun 2025. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mempercepat realisasi program pemasangan jargas untuk rumah tangga di Kabupaten OKI.

"Kami berharap adanya pemasangan jargas untuk tahun 2025, oleh karena itu kami melakukan 'jemput bola' agar masyarakat kami menerima manfaat program pemerintah ini," ujar Pj Bupati OKI, Asmar Wijaya saat beraudiensi dengan Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kemen ESDM, M. Idris Sihite di Jakarta, Kamis (25/7).

Pemkab OKI telah menyampaikan surat usulan kepada Menteri ESDM agar jargas dapat mengalir ke rumah warga OKI pada tahun 2025. Asmar memaparkan potensi awal sambungan rumah tangga jargas di OKI, antara lain di Kecamatan Kota Kayuagung sebanyak 27.891 Kepala Keluarga (KK) dan Kecamatan SP. Padang sebanyak 18.477 KK, serta beberapa kecamatan terdekat lainnya.

“Potensi lainnya terkait efisiensi jalur perpipaan, seperti regulation station yang sebagian besar melintasi jalan negara di Kabupaten OKI serta ketersediaan lahan yang cukup,” jelas Asmar. Dari aspek tersebut, pembangunan jaringan gas rumah tangga di Kabupaten OKI sangat memungkinkan.

Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kemen ESDM, M. Idris Sihite, menyambut baik usulan tersebut. Dia menyebut Kementerian ESDM menargetkan program jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) dengan skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha bisa mulai berjalan pada tahun 2025.

“Di tahun 2024, pemerintah menargetkan pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) mencapai 2,5 juta sambungan rumah (SR). Oleh sebab itu, pemerintah akan kembali menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sebelumnya tidak digunakan lagi. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong badan usaha swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) untuk terlibat dalam penyediaan infrastruktur jargas rumah tangga,” terang Sihite.

Sihite menambahkan bahwa jargas tidak hanya lebih murah, tetapi juga mempermudah masyarakat karena tersedia 24 jam. "Jika menggunakan LPG dan habis tengah malam, masyarakat harus menunggu esok hari untuk membelinya. Ke depan, jargas akan berperan penting dalam konteks transisi energi. Tentunya perlu ada dukungan agar aset jargas berfungsi dan berperan optimal dalam menjalankan transisi energi," ujar Sihite.

Dengan adanya upaya ini, diharapkan Kabupaten OKI dapat segera menikmati manfaat jargas yang lebih efisien dan ramah lingkungan, mendukung program pemerintah dalam transisi energi yang berkelanjutan.