OKI Antisipasi Karhutlah berbasis klaster Didukung Penuh UNEP,
Pencegahan karhutla pada tahun ini difokuskan dengan skema
klaster melalui tiga program, yakni
pembinaan desa baik di dalam/sekitar kawasan konsesi, deteksi/peringatan dini,
serta pemadaman dini oleh perusahaan pemegang konsesi.
Program ini mendapat
dukungan penuh dari UNEP (United Nations Environment Program), lembaga PBB yang
bertanggungjawab pada perbaikan tata kelola lingkungan secara internasional.
Pencegahan Karhutlah melalui skema klaster mewajibkan
pemilik konsensi menjalankan program pembinaan termasuk pembiayaan atas desa di
dalam konsesi dan desa di dalam jarak 3 kilometer dari batas luar konsesi.
Selain itu, perusahaan yang ditunjuk sebagai klaster leader
bertanggung jawab dalam koordinasi pembinaan desa-desa di ring-3 yang berjarak
lebih dari 3 km dari batas wilayah konsesi.
"Polanya dengan keroyokan dimana perusahaan diwajibkan
untuk menetapkan desa binaannya berdasarkan tiga peringkat desa, yakni desa
ring-1, desa ring-2 dan desa ring-3.", ujar Kepala BPBD OKI, Listiadi
Martin pada hybrid meeting yang digelar pada Kamis (29/04) di Kayuagung.
Bupati Ogan Komering Ilir, H. Iskandar, SE mengatakan
penguatan kapasitas manajemen klaster dalam rangka antisipasi kebakaran lahan
merupakan upaya kolaborasi dari berbagai pihak
"Outcome dari konsolidasi ini untuk menghasilkan upaya
bersama untuk mengurangi kebakaran hutan
dan lahan melalui pendakatan klaster yang secara internasional dikenal dengan
istilah Fire Protection Associations", ungkap Iskandar.
Pemerintah tambah Iskandar ingin mengubah paradigma dari
penanggulangan menjadi pencegahan karhutla.
"Kalau paradigmanya ke penanggulangan tentu biaya yang
dikeluarkan akan jauh lebih mahal jika karhutla sudah terjadi,” ujarnya.
Program pencegahan karhutbunlah berbasis klaster di OKI mengikutsertakan
27 perusahaan pemegang konsesi, pemegang izin usaha di bidang kehutanan dan
perkebunan.
"Mereka didorong untuk terlibat aktif membina
masyarakat desa di sekitar konsesi, melakukan deteksi dini, dan juga pemadaman
dini" terangnya.
Program ini tambahnya juga diharapkan mampu mengubah
perilaku masyarakat untuk dapat terlibat lebih aktif dalam pencegahan kebakaran
hutan dan lahan," kata Bupati
Manajer Partnership for governance reform Glady Hardiyanto,
mengatakan proyek penguatan kapasitas penanggulangan kebakaran berbasis klaster
secara terpadu ini melibatkan pemerintah,
swasta dan non pemerintah serta masyarakat.
"Upaya-upaya Pemberdayaan masyarakat desa dikawasan
gambut dan mangrove, jugaTata kelola lingkungan, konservasi dan rehabilitasi gambut dan
mangrove secara terpadu" jelasnya.
Program ini tambahnya juga ditujukan untuk memperkuat
regulasi dari level desa, kabupaten dan provinsi.
"Agar muncul regulasi dan kebijakan terintegrasi antar lini dalam pencegahan karhutlah" tutupnya.
Tidak ada komentar
Posting Komentar