H. Iskandar: Beri Kesempatan Pengusaha Lokal Terlibat dalam Belanja Pemerintah
Kayuagung - Bupati Ogan Komering Ilir, H. Iskandar, SE menerima kunjungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Millennium Challenge Account Indonesia (MCA-Indonesia), dalam rangka penguatan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten OKI sebagai salah satu ULP Percontohan di Indonesia.
Kepada Tim LKPP Pusat H. Iskandar berharap agar memperhatikan keterlibatan pengusaha-pengusaha lokal untuk terlibat dalam sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, khususnya di bidang infrastruktur.
“80 persen peredaran uang di bidang pengadaan barang dan jasa ini namun sayang sedikit sekali keterlibatan pengusaha lokal dalam memenangkan proyek yang berskala besar” ungkap Iskandar.
Iskandar menyatakan selama ini proyek strategis yang digalakkan pemerintah tidak dinikmati para pengusaha lokal yang kecil maupun menengah karena mereka gugur bersaing. "Libatkanlah pengusaha lokal dalam proyek-proyek pemerintah," ujar Iskandar.
Menurut Iskandar, keikutsertakan pengusaha lokal ini tidak harus dalam proyek besar. Misalnya, jika proyek pembangunan pembangkit listrik, pemerintah bisa melibatkan pengusaha lokal sesuai dengan kemampuan para pengusaha tersebut.
"Minimal kalau membuat power plan mereka dapat bagian untuk penyediaan atau bagian lain yang mereka mampu laksanakan," kata Bupati OKI.
Dikatakannya pihaknya memberikan support penuh terhadap modernisasi sistem pengadaan secara elektronik ini sebagai upaya mewujudkan good governance.
“saya dengar ULP kita salah satu dari 45 lembaga pengadaan terbaik di Indonesia. Artinya kita komitmen dalam transparansi anggaran ini” Pungkas Bupati OKI.
Direktur Pelatihan dan Kompetensi LKPP Pusat Tatang Rustandar mengatakan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Millennium Challenge Account Indonesia (MCA-Indonesia), membuat sebuah proyek modernisasi pengadaan–pelatihan bagi staf dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Percontohan untuk meningkatkan keterampilan pengadaan.
“Jadi, kami mempersiapkan SDM agar paham aturan-aturan pengadaan, agar sejalan dengan cita-cita membangun kelembagaan yang tertata dan kredibel,” ujar Tatang. Terkait harapan Iskandar Tatang menyarankan agar Pemkab OKI menganggarkan melalui dinas terkait pembinaan dan pemberdayaan terhadap usaha kecil dan pengusaha lokal agar mampu bersaing dalam pengadaan secara elektronik.
“Secara administrasi dan pengalaman mereka harus memenuhi syarat. Saran kami daerah melakukan pembinaan kepada usaha kecil dan lokal ini agar mampu bersaing dalam pengadaan secara elektronik” pungkasnya.
Proyek modernisasi pengadaan sendiri menurut Tatang mendapat dana hibah dari Amerika Serikat sebesar US$ 73,2 juta.
Program ini dilakukan kepada ULP Percontohan se Indonesia melalui Pelatihan Keahlian dan peningkatan kapasitas SDM.
Topik dalam modul yang diperkuat antara lain berupa prinsip pengadaan dasar dan kompleks, perencanaan pengadaan, penerimaan dan evaluasi lelang, pengelolaan dokumentasi pengadaan dan berkas kontrak, hingga penerapan dan pengelolaan kontrak. “Mereka juga mempelajari cara mengenali dan mengelola risiko dalam pengadaan” Ungkap Tatang.
Sementara itu, mentor dari MCA-Indonesia, Lisa Mediawati mengatakan, penguatan ULP ini bagian penting bagi pengambil kebijakan dalam proses pengadaan di lembaganya. “Materi pelatihan ini diharapkan dapat memicu perubahan positif dalam pengadaan publik. Maka pengadaan dapat lebih hemat dan kualitasnya sesuai dengan kepentingan publik, sehingga kesejahteraan rakyat serta perekonomian Indonesia akan meningkat,” tambahnya.
Proyek Modernisasi Pengadaan yang diikuti oleh 44 ULP Percontohan ini menargetkan akan ada lagi 210 orang yang lulus Pelatihan Keahlian Pengadaan Tingkat Mahir. Sehingga pada saat Program Compact Indonesia berakhir pada April 2018, secara total telah ada 300 orang yang lulus pelatihan tersebut.
Kepada Tim LKPP Pusat H. Iskandar berharap agar memperhatikan keterlibatan pengusaha-pengusaha lokal untuk terlibat dalam sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, khususnya di bidang infrastruktur.
“80 persen peredaran uang di bidang pengadaan barang dan jasa ini namun sayang sedikit sekali keterlibatan pengusaha lokal dalam memenangkan proyek yang berskala besar” ungkap Iskandar.
Iskandar menyatakan selama ini proyek strategis yang digalakkan pemerintah tidak dinikmati para pengusaha lokal yang kecil maupun menengah karena mereka gugur bersaing. "Libatkanlah pengusaha lokal dalam proyek-proyek pemerintah," ujar Iskandar.
Menurut Iskandar, keikutsertakan pengusaha lokal ini tidak harus dalam proyek besar. Misalnya, jika proyek pembangunan pembangkit listrik, pemerintah bisa melibatkan pengusaha lokal sesuai dengan kemampuan para pengusaha tersebut.
"Minimal kalau membuat power plan mereka dapat bagian untuk penyediaan atau bagian lain yang mereka mampu laksanakan," kata Bupati OKI.
Dikatakannya pihaknya memberikan support penuh terhadap modernisasi sistem pengadaan secara elektronik ini sebagai upaya mewujudkan good governance.
“saya dengar ULP kita salah satu dari 45 lembaga pengadaan terbaik di Indonesia. Artinya kita komitmen dalam transparansi anggaran ini” Pungkas Bupati OKI.
Direktur Pelatihan dan Kompetensi LKPP Pusat Tatang Rustandar mengatakan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Millennium Challenge Account Indonesia (MCA-Indonesia), membuat sebuah proyek modernisasi pengadaan–pelatihan bagi staf dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Percontohan untuk meningkatkan keterampilan pengadaan.
“Jadi, kami mempersiapkan SDM agar paham aturan-aturan pengadaan, agar sejalan dengan cita-cita membangun kelembagaan yang tertata dan kredibel,” ujar Tatang. Terkait harapan Iskandar Tatang menyarankan agar Pemkab OKI menganggarkan melalui dinas terkait pembinaan dan pemberdayaan terhadap usaha kecil dan pengusaha lokal agar mampu bersaing dalam pengadaan secara elektronik.
“Secara administrasi dan pengalaman mereka harus memenuhi syarat. Saran kami daerah melakukan pembinaan kepada usaha kecil dan lokal ini agar mampu bersaing dalam pengadaan secara elektronik” pungkasnya.
Proyek modernisasi pengadaan sendiri menurut Tatang mendapat dana hibah dari Amerika Serikat sebesar US$ 73,2 juta.
Program ini dilakukan kepada ULP Percontohan se Indonesia melalui Pelatihan Keahlian dan peningkatan kapasitas SDM.
Topik dalam modul yang diperkuat antara lain berupa prinsip pengadaan dasar dan kompleks, perencanaan pengadaan, penerimaan dan evaluasi lelang, pengelolaan dokumentasi pengadaan dan berkas kontrak, hingga penerapan dan pengelolaan kontrak. “Mereka juga mempelajari cara mengenali dan mengelola risiko dalam pengadaan” Ungkap Tatang.
Sementara itu, mentor dari MCA-Indonesia, Lisa Mediawati mengatakan, penguatan ULP ini bagian penting bagi pengambil kebijakan dalam proses pengadaan di lembaganya. “Materi pelatihan ini diharapkan dapat memicu perubahan positif dalam pengadaan publik. Maka pengadaan dapat lebih hemat dan kualitasnya sesuai dengan kepentingan publik, sehingga kesejahteraan rakyat serta perekonomian Indonesia akan meningkat,” tambahnya.
Proyek Modernisasi Pengadaan yang diikuti oleh 44 ULP Percontohan ini menargetkan akan ada lagi 210 orang yang lulus Pelatihan Keahlian Pengadaan Tingkat Mahir. Sehingga pada saat Program Compact Indonesia berakhir pada April 2018, secara total telah ada 300 orang yang lulus pelatihan tersebut.
