Langkah Strategis Iskandar-Rifa’I Membangun OKI Lima Tahun ke Depan
Kayuagung Radio - Enam isu strategis akan mendapat perhatian penuh dari Bupati dan Wakil Bupati OKI,Iskandar, SE, M. Rifa’I dalam menjalankan roda pemerintahan di Bumi Bende Seguguk lima tahun kedepan antara lain, isu ketimpangan pembangunan antara wilayah, penyelenggaraan pemerintahan umum dan reformasi birokrasi, angka kemiskinan dan pengangguran, Kesehatan dan Pendidikan, pengelolaan sumber daya alam dan Isu Pemanfaatan tata ruang yang berdimensi lingkungan hidup.
“Yang kita lakukan hari ini merupakan rangkaian, boleh dikatakan proses sistemik untuk memastikan pembangunan lima tahun ini berada pada arah yang benar, dengan agenda dan prioritas yang benar, dan dengan implementasi yang benar pula. Secara ringkas ada enam langkah yang harus kita lakukan secara bersama-sama, menanggapi permasalahan pembangunan di OKI yaitu Pemerataan dan keadilan pembangunan, Penyelenggaraan tatakelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, Keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan, Kesejahteraan masyarakat, Pengelolaan potensi ekonomi lokal, investasi daerah, dan Pengendalian pemanfaatan ruang guna memastikan keberlangsungan daya dukung lingkungan” Ungkap Wakil Bupati OKI, M. Rifai, SE saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan – rencana pembangunan jangka menengah daerah (Musrenbang RPJMD) kabupaten ogan komering ilir tahun 2014-2019 di Gedung kesenian Kayuagung, Kamis, (13/3) pagi.
Pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi permasalahan bagi Kabupaten yang memiliki luas wilayah lebih dari 19 ribu meter persegi ini. Permasalahan ketimpangan pembangunan antara wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ilir menyangkut ketersediaan infrastruktur, Jaringan transportasi jalan/ jembatan, air bersih, listrik, pasar dan sarana komunikasi di wilayah barat yang lebih baik di banding wilayah timur. Menyikapi itu, lima tahun kedepan Pemerintah Kabupaten OKI telah merumuskan langkah-langkah operasional untuk mengatasi masalah tersebut melaluiPembangunan infrastruktur perdesaan, pembangunan jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, dermaga, listrik, sungai, pasar tradisional dan sarana komunikasi yang menggapai setiap wilayah.
Penyelenggaraan pemerintahan umum juga masih mendaji kendala di Kabupaten OKI. Seperti belum optimalnya pengembangan aparatur dan kelembagaan. Rendahnya pendapatan dan pembiayaan pembangunan daerah. Seperti juga terjadi di wilayah lain, belum tuntasnya persoalanagraria (perbatasan wilayah, sengketa lahan usaha dan sertifikasi tanah/lahan milik rakyat masih menjadi kendala di OKI. Di bawah pemerintahanIskandar-Rifa’I, tata laksana di lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten akan mendapat perhatian khusus, agar lebih respon terhadap kebutuhan masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih prima dalam artian dapat lebih cepat, mudah, murah dan terhindar dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan juga harus kita segerakan melalui : reorganisasi dan restrukturisasi SKPD; peningkatan kapasitas dan kualitas sumberdaya aparatur; optimalisasi pendapatan daerah (intenfikasi dan ekstensifikasi) serta penyelesaian permasalahan pertanahan” ungkap Rifa’i.
Secara persentase penduduk miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir terus mengalami penurunan dari tahun 2009 sebesar 16,17 persen menjadi 14,28 persen pada tahun 2013, namun demikian kondisi ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata persentase kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan dan nasional. Menyikapi ini Pemkab OKI mengambil langkah strategis melalui, pengurangan pengeluaran dan peningkatan pendapatan keluarga miskin dan penyediaan satu desa satu KUD, serta optimalisasi program padat karya.
masih rendahnya angkat rata-rata lama sekolah, angka buta hurup dan prasarana dan sarana pendidikan yang perlu diperbaiki menjadi permasalahn penyelenggaraan pendidikan di OKI. kedepan sistem penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas akan dilakukan oleh Pemkab. OKI melalui pembentukan karakter melalui penyediaan kelompok-kelompok belajar terutama pendidikan anak usia dini (PAUD/TK/TPA). Dibidang kesehatan masalah yang terjadi yakni belum optimalnya sistem jaminan pelayanan kesehatan bagi warga Ogan Komering Ilir khususnya untuk keluarga miskin. Masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum/tidak terakomodir program Jamkesmas, tingginya angka kematian ibu dan anak, keterbatasan jumlah, mutu tenaga kesehatan dan penyebarannya yang kurang merata serta masih terbatasnya prasarana dan sarana kesehatan terutama di perdesaan. Ke depan, Pemkab. OKI akan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui program satu desa satu Poskesdes.
Isu selanjutnya yaitu Permasalahan pengelolaan sumberdaya alam dan Isu Pemanfaatan tata ruang yang berdimensi lingkungan hidup sepertiBelum optimalnya pengelolaan lahan, seringnya gagal tanam dan gagal panen akibat perubahan iklim (kekeringan dan banjir), alih fungsi lahan kawasan hutan menjadi kawasan budidaya perkebunan. Kedepan Pemkab. OKI berkomitmen menegakkan Perda RTRW. (Adi setia negara)
