Pemprov Siap Kawal Buruh demi Kesejahteraan
KAYUAGUNG RADIO - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel siap mengawal setiap langkah para buruh di Sumsel demi kesejahteraan mereka, sebagaimana ketentuan yang ada. Demikian yang terungkap saat ribuan buruh berpakaian merah-merah menggelar aksi demo damai, Rabu (1/5) di halaman Kantor Gubernur Sumsel.
Aksi buruh yang dimulai dari depan Masjid Agung Palembang menjadikan Kapolresta Palembang, Sabarudin Ginting dan jajarannya sibuk mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan.
Tepat pukul 11.00 WIB, massa buruh masuk ke areal Kantor Gubernur Sumsel. Mereka menuntut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk membuat surat edaran kepada seluruh perusahaan di Sumsel, terkait keputusan Gubernur Sumsel yang hingga kini belum terealisasi dengan baik. "Hingga kini masih banyak perusahaan di bawah Apindo menekan karyawannya untuk menolak keputusan Gubernur yang menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 1.603.000. Selain itu perusahaan di bawah Apindo sedang menggugat ke PTUN atas keputusan gubernur tersebut, sementara upah buruh belum juga mereka naikkan," ungkap Koordinator aksi demo Front Buruh Rakyat Sumsel Bersatu, Suyono.
Dalam orasinya, buruh juga meminta dihapuskannya kerja kontrak (out sourching). Karena hingga kini, outsourching masih diterapkan di beberapa perusahaan di Sumsel.
Menanggapi hal itu, Gubernur Sumsel melalui asisten III Pemprov Sumsel, Ahmad Najib pun menemui massa.
"Selama ini Gubernur telah memperjuangnkan dan menindaklanjuti UMP (upah minimum provinsi) mulai Rp 1.350.000 menjadi Rp 1.630.000. Dan Gubernur pun telah berjanji akan terus memperjuangkan hak-hak buruh serta kelayakan hidup warga Sumsel. Jadi kami siap mengawal para buruh demi kesejahteraan hidup kalian. Namun harus dimaklumi, kami juga tidak dapat mencampuri urusan legislatif dan pemerintah pusat, terkait aturan yang mengatur tentang standar upah nasional," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumsel, Rizal Fatoni dalam sambutannya mengatakan siap membantu realisasi tuntutan buruh. Selain itu, dia juga memberikan ucapan selamat hari buruh bagi seluruh buruh di Sumsel.
"Kami bagian kecil dari pemerintah yang tidak punya otoritas memutuskan, namun kami bisa mengawal kegiatan kalian. Yakinlah, kami akan tetap di depan memperjuangkan hak buruh Sumsel," tegasnya.
Setelah pukul 13.00 WIB, perwakilan demo buruh membacakan keputusan rapat antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan perwakilan organisasi buruh. Hasil musyawarah yang dipimpin Asisten III pemprov Sumsel tersebut memutuskan, akan melayangkan surat imbauan kepada seluruh perusahaan se-kabupaten kota se-Sumsel untuk mematuhi peraturan gubernur tentang kenaikan upah buruh dan akan melakukan pantauan langsung untuk pekerja outsourching yang masih diberlakukan.
Sebelumnya, perwakilan mahasiswa berbagai elemen juga ikut berdemonstrasi, menolak kenaikan harga BBM dan meminta nasionalisasi tambang emas. Tapi, karena jumlah mereka yang kurang lebih 30 orang, aksi mereka tidak berlangsung lama.
Selain dua demo itu, juga diperdengarkan orasi buruh pers yang menuntut pemilik media dan kontributor untuk tidak melakukan penekanan kepada jurnalis. Saat demo berlangsung, ratusan personel dari kepolisian Polresta Palembang, Brimobda Sumsel serta Pol PP terus berjaga-jaga di depan Kantor Gubernur.
Humas Pemprov Sumsel
Foto : Robin
