Muratara Segera Dibahas DPR RI
KAYUAGUNG RADIO - Agar pembentukan Kabupaten Muratara dapat berlangsung cepat sebagaimana harapan 250.000 ribu warga, maka Gubernur Sumsel H Alex Noerdin minta agar Komisi II DPR RI dapat membahasnya pada awal rapat nanti. Apalagi soal batas Muratara dengan Kabupaten Sarolangun-Jambi sudah dibahas di Kemendagri.
“Jadi, alhamdulilah masalah batas Muratara, Insya Allah sudah selesai kemarin. Tinggal saya minta Pak Toni (Ketua DPRD Sumsel) untuk menghubungi Ketua Komisi II DPR RI agar Muratara ini agar bisa dibahas di awal persidangan DPR RI,” tegas Gubernur saat membuka silaturahmi dan pembekalan caleg DPR RI, DPRD Sumsel, DPRD Kabupaten, dan kota se-Sumsel, Sabtu (4/5).
Lebih lanjut dikatakan, kenapa selama ini Muratara jadi masalah, itu karena masyarakat tahu siapa yang berada di belakangnya. Sementara itu Komisi I DPRD Sumsel akan mengundang beberapa pihak di antaranya Kapolda Sumsel, Asisten 1 Pemprov Sumsel, Presedium Muratara, tokoh masyarakat Muratara dalam rapat dengar pendapat tanggal 13 Mei di DPRD Sumsel untuk meminta keterangan terjadinya penembakan tersebut.
‘’Pernyataan Gubernur tersebut dinyatakan terkait adanya aksi damai solidaritas dan simpati Mura oleh Himpunan Pelajar Mahasiswa Musi Rawas (HPMML) mengenai bentrok antara warga Muratara dengan polisi," tambah Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumsel Ali A Rasyid.
Dalam demo tersebut HPMML meminta Kapolda Sumsel menangkap dan memproses oknum polisi yang melakukan penembakan menggunakan peluru asli terhadap warga. Meminta kapolda menangkap dan meminta pertanggungjawaban provokator demonstrasi dan meminta DPRD Sumsel dan Gubernur Sumsel untuk mengawasi dan menindaklanjuti permasalahan secepatnya. "Kami ingin melihat sejauh mana penanganan kasus tersebut oleh oknum polisi dan jika ada provokator dalam unjuk rasa harus ditindak," tegasnya.
Humas Pemprov Sumsel
“Jadi, alhamdulilah masalah batas Muratara, Insya Allah sudah selesai kemarin. Tinggal saya minta Pak Toni (Ketua DPRD Sumsel) untuk menghubungi Ketua Komisi II DPR RI agar Muratara ini agar bisa dibahas di awal persidangan DPR RI,” tegas Gubernur saat membuka silaturahmi dan pembekalan caleg DPR RI, DPRD Sumsel, DPRD Kabupaten, dan kota se-Sumsel, Sabtu (4/5).
Lebih lanjut dikatakan, kenapa selama ini Muratara jadi masalah, itu karena masyarakat tahu siapa yang berada di belakangnya. Sementara itu Komisi I DPRD Sumsel akan mengundang beberapa pihak di antaranya Kapolda Sumsel, Asisten 1 Pemprov Sumsel, Presedium Muratara, tokoh masyarakat Muratara dalam rapat dengar pendapat tanggal 13 Mei di DPRD Sumsel untuk meminta keterangan terjadinya penembakan tersebut.
‘’Pernyataan Gubernur tersebut dinyatakan terkait adanya aksi damai solidaritas dan simpati Mura oleh Himpunan Pelajar Mahasiswa Musi Rawas (HPMML) mengenai bentrok antara warga Muratara dengan polisi," tambah Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumsel Ali A Rasyid.
Dalam demo tersebut HPMML meminta Kapolda Sumsel menangkap dan memproses oknum polisi yang melakukan penembakan menggunakan peluru asli terhadap warga. Meminta kapolda menangkap dan meminta pertanggungjawaban provokator demonstrasi dan meminta DPRD Sumsel dan Gubernur Sumsel untuk mengawasi dan menindaklanjuti permasalahan secepatnya. "Kami ingin melihat sejauh mana penanganan kasus tersebut oleh oknum polisi dan jika ada provokator dalam unjuk rasa harus ditindak," tegasnya.
Humas Pemprov Sumsel
