Penduduk di Provinsi Sumsel Terjamin Pembiayaan Pelayanan Kesehatan

KAYUAGUNG RADIO - Kadis Kesehatan Pemprov Sumsel dr Fenty Aprina yang ditemui diruang kerjanya, Selasa (2/4) menyebutkan bahwa seluruh penduduk di wilayah Provinsi Sumsel telah terjamin pembiayaan pelayanan kesehatan. “Untuk apa kartu sehat karena seluruh penduduk di Sumsel dijamin pembiayaan pelayanan kesehatannya,” tegasnya.

Kadis Kesehatan Pemprov Sumsel dr Fenty Aprina

Lanjutnya, sesuai dengan Perda Provinsi Sumsel No 2 tahun 2009, tentang penyelenggara jaminan sosial kesehatan Sumatera Selatan Semesta (Jamsoskes Sumsel Gemilang) disebutkan, setiap penduduk Sumsel yang terdaftar dan memiliki KTP atau Kartu Keluarga (KK) Sumatera Selatan yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis melalui program Jamsoskes Sumsel Semesta, kecuali bagi yang mempunyai jaminan kesehatan, seperti PNS (Askes), TNI/Polri (ASABRI).

Karena itu, imbuhnya, tanpa adanya kartu sehat yang diluncurkan oleh pihak kota/kabupaten maka seluruh penduduk di Sumsel telah mendapat pengobatan gratis. “Selain Jamsoskes Sumsel Gemilang, elemen masyarakat lainnya seperti PNS telah mendapat jaminan kesehatan dari Askes, TNI/Polri (ASABRI), pekerja perusahaan (Jamsostek, masyarakat miskin (Jamkesmas), BUMN (Jamkes), dan pekerja swasta (Jamkes).

Dijelaskannya, setiap peserta dari Jamsoskes Sumsel Gemilang berhak mendapat pelayanan kesehatan komprehensif (RJ, RI, RJTL, RITL) secara berjenjang dan pelayanan gawat darurat sampai ke rujukan pusat, dengan menggunakan pelayanan di rumah sakit jejaring menggunakan ruang gawat kelas III, dimana peserta hanya menunjukkan KTP atau KK ataupun keterangan domisili.

Adapun manfaat jaminan yang diberikan ke peserta dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medik sesuai dengan standar pelayanan medik yang ’cost effective’ dan rasional, bukan berupa uang tunai.

Seandainya ada kota/kabupaten di Provinsi Sumsel yang mengeluarkan kartu sehat namun tidak secara menyeluruh atau tidak dapat dinikmati seluruh penduduknya maka hal tersebut akan menyulitkan warga yang tinggal di daerah tersebut. “Warga akan menjadi bingung program kesehatan mana yang harus diikuti sehingga menyulitkan warga mendapat pelayanan kesehatan yang prima,” ujarnya.

Sebaiknya, kalau ada kota/kabupaten yang mengeluarkan kartu sehat harus meniru seperti Kabupaten Musi Banyuasin yang sejak tahun 2004 telah mencanangkan program berobat gratis bagi seluruh warganya. Program tersebut bukan untuk sebagian warga melainkan untuk seluruh warga. Kalau ada kota/kabupaten yang seperti itu maka pihak provinsi tidak lagi melakukan sharing provit berobat gratis.

Humas Pemprov Sumsel